Pedoman Penerimaan Siswa Baru Tahun 2017

PPDB TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Jakarta (BIB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Ketentuan PPDB yang diatur dalam peraturan menteri tersebut diantaranya, daerah dapat melakukan pelaksanaan PPDB dengan cara daring (online) maupun melalui seleksi langsung (offline). Dan segala pembiayaan dalam pelaksanaan PPDB tidak dipungut biaya alias Gratis.

Dalam melaksanakan Permendikbud 17/2017 ini, Pemerintah Daerah wajib juga membuat kebijakan daerah pada pelaksanaan PPDB dan mengacu kepada permendikbud tersebut.

Ada yang diatur dalam PPDB kali ini, salah satunya adalah jumlah minimal rombongan belajar pada semua jenjang. Untuk jenjang SD, misalnya jumlah rombel minimal 6 dan maksimal 24 rombel, dan masing-masing per jenjang paling banyak 4 rombel. Sedangkan jumlah siswa pada jenjang SD minimal 20 anak dan maksimal 28 anak.

Berikut tabel ketentuan jumlah siswa dan rombel per jenjang :

KETENTUAN JUMLAH SISWA DAN ROMBEL T.P 2017/2018

NO	JENJANG	SISWA PER KELAS	JUMLAH ROMBEL
(01)	(02)	(03)	(04)
1	SD	20 – 28	6 – 24
2	SMP	20 – 32	3 – 33
3	SMA	20 – 36	3 – 36
4	SMK	15 – 36	3 – 72
5	SDLB	5	-
6	SMPLB	8	-
7	SMALB	8	-

Sumber : Permendikbud 17/2017

Pada jumlah siswa di jenjang SMP yang dipersyaratkan adalah setiap kelas minimal 20 siswa dan maksimal 32 siswa. Dengan jumlah rombongan belajar minimum 3 rombel dan maksimum 33 rombel. Dengan setiap tingkatan kelas maksimal 11 rombel.

Di jenjang SMA jumlah siswa dibatasi minimal 20 anak dan maksimal 36 siswa. Untuk ketentuan jumlah rombongan belajar pada jenjang SMA diberikan ketentuan minimum 3 rombel dan maksimum 36 rombel, dengan ketentuan setiap tingkatan kelas maksimal 12 rombel.

Sedangkan pada jenjang SMK kuota siswa tiap kelas dibatasi minimal 15 siswa dan maksimal 36 siswa. Ketentuan rombongan belajar adalah minimal 3 rombel dan maksimal 72 rombel, dengan batasan setiap tingkatan kelas maksimal 24 rombel.

Dalam hal mengakomodasi siswa miskin, anak dari keluarga tidak mampu dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan /Desa untuk dipergunakan sebagai syarat mendaftar di sekolah yang dituju.

Kuota siswa miskin di SMA dan SMK diberikan jatah sebesar minimal 20% dari jumlah daya tampung sekolah.

Selain persentase siswa miskin, peraturan ini juga memberikan hak terhadap siswa yang berdomisili dekat sekolah untuk bisa mendaftar. Persentase siswa sekitar sekolah diprioritaskan hingga 90% dari daya tampung yang ada.

Mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 ini, Kemdikbud menerapkan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 ini berlaku untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK dan bentuk lain yang sederajat.

Berikut Permendikbud 17/2017 :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BBARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955)

Memutuskan

Menetapkan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.

2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.

4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar komptensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.

5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 3

(1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dalam mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah dan media lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

(1) berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A, dan

(2). berusia 5 (tahun) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat :

a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan

b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

(4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

a. berusia paling tinggi 15 (limabelas) tahun; dan

b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, dan bentuk lain yang sederajat :

a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; 

b. memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

c. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

(2) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

(3) Persyaratan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) atau kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 11

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan

b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.

(2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, tes menulis, dan berhitung.

Pasal 12

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;

c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Pasal 13

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.

b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

c. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah.

(2) Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengkuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Pasal 14

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Keempat

Sistem Zonasi

Pasal 15

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

(4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

(5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :

a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16

(1) SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima.

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

(3) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sangsi pengeluaran dari sekolah.

(4) Sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi SMK.

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 18

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

(2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

(3) Biaya daftar ulang dan pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 19

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.   

BAB IV 

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

(1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

(2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA atau SMK di Indonesia setelah menunjukkan :

a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.

(3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 22

(1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :

a. lulus ujian kesetaraan Paket A;  dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah :

a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

b. lulus tes kelayakan dan penenmpatan yang diselenggarakan oleh SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

(4) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah yang bersangkutan.

(5) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui dapodik.

Pasal 23

Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 24

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut :

a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

c. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

d. SMK dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

e. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan 

f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luas Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Pasal 25

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 26

Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut :

a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;

b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar;

c. SMA atau bentuk lain sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar; dan

d. SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

(2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

(3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.ig.

Pasal 28

(1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

(2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 29

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII

SANGSI

Pasal 30

(1) Pelaksanaan terhadap peraturan menteri ini diberikan sangsi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Gubernur/Bupati/Walikota memberikan sangsi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota berupa ;

1). teguran tertulis;

2). penundaan atau pengurangan hak;

3). pembebasan tugas; dan/atau

4). pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

b. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan sangsi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa :

1). teguran tertulis;

2). penundaan atau pengurangan hak;

3). pembebasan tugas; dan/atau

4). pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

(2) Pengenaan sangsi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Pemberian sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sangsi administratif juga dapat diberlakukan sangsi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan sangsi berupa penggabungan atau penutupan sekolah kepada sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.

(2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indoensia;

b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan

c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 34

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 24, dan Pasal 26 dapat dikecualikan untuk :

a. sekolah Indonesia di luar negeri :

b. sekolah berasrama;

c. satuan Pendidikan Kerja Sama;

d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

e. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan

f. sekolah layanan khusus.

Pasal 35

Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri ini dengan berasaskan objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan memperhatikan terhadap kemampuan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 36

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara daring/online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Pasal 37

Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 maka :

a. pada tahun ajaran 2017/2018 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat;

b. wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah untuk kelas 2 (dua) SD atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Mentteri ini diundangkan; dan

c. wajib menyesuaikan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah untuk kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas) pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dan SMA atau bentuk lain yang sederajat paling lama 2 (dua) tahun kecuali pada SMK atau bentuk lain yang sederajat paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TTD

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANSUSIA

REPUBLIK INDONESIA

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 660

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

~~~ @ ~~~

#BangImamBerbagi #Juknis #PPDB #TK #SD #SMP #SMA #SMK #SDLB #SMPLB #SMALB #2017