Ini Data Guru Honorer 2016 !

776.435 Guru Honorer Mengabdi di Sekolah Negeri

Nasib Guru Honorer Belum Jelas, Apakah Akan Diangkat Secara Otomatis Menjadi CPNS atau Melalui Tes Seperti Tahun 2013 lalu, Hingga saat ini Payung Hukum Pengangkatan Guru Honorer Menjadi CPNS Belum Diterbitkan ...

Guru Honorer menangis karena nasibnya belum jelas, akibat kebijakan Pemerintah yang berubah-ubah. Foto: ist

Jakarta (BIB) - Selain guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), di sekolah negeri juga ada guru yang berstatus Non PNS. Guru Non PNS yang dimaksud adalah; Guru Bantu (GB) di sekolah negeri, Guru Honorer Daerah (HONDA) di sekolah negeri, Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah negeri, dan Guru Bantu (GB) di sekolah swasta.  

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah oleh Sapulidi Riset Center (SRC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi dari Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2015/2016 (tidak termasuk Guru di TK dan Kementerian Agama, red) jumlah Guru Honorer mencapai 777.171 orang. 

Terdiri dari 3.819 Guru Bantu (GB), 631.231 Guru Honda, dan 139.675 GTT. Guru Honorer terbesar berada pada jenjang SD yaitu sebanyak 502.304 orang.

Kemudian disusul jenjang SMP yang memiliki guru honorer mencapai 170.545 orang, di SMA 57.580 orang, di SMK 43.425 orang dan di SLB guru honorer sebanyak 3.317 orang.

Khusus untuk data Guru Honorer di TK, Sapulidi masih berpatokan pada data Tahun Pelajaran 2014/2015 yaitu sebanyak 1.783 orang. Sehingga jumlah total Guru Honorer sekitar 778.954 orang.

Berikut rincian guru honorer menurut jenjang Tahun Pelajaran 2015/2016 :

JUMLAH GURU HONORER TAHUN 2016

NO	JENJANG	JUMLAH GURU HONORER
		GURU BANTU NEGERI	GURU HONDA NEGERI	GURU GTT NEGERI	JUMLAH GURU HONOR NEGERI	GURU BANTU SWASTA
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Jumlah Guru Honor		1.945	631.231	139.675	775.297	1.874
1	SD	1.037	417.089	83.694	501.820	484
2	SMP	524	136.397	33.320	170.241	304
3	SMA	171	44.151	12.958	57.280	300
4	SMK	187	33.594	8.887	42.668	757
5	SLB	26	2.446	816	3.288	29

Sumber : Statistik Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016 diolah oleh Sapulidi Riset Center (SRC) April 2016

Direktur Advokasi Bidang Sosial dan Pendidikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S berharap kepada pemerintah agar memberikan kepastian terhadap pengangkatan guru honorer menjadi CPNS.

Kepastian pengangkatan guru honorer dapat dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab dalam UU tersebut, tidak spesifik dijelaskan tentang guru honorer atau pegawai honorer. Penyebutan pegawai hanya terbagi 2, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Sehingga guru honorer dan tenaga honorer di UU itu dianggap tidak ada. Selama ini payung hukum pengangkatan Guru Honorer dan Tenaga Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemudian tahun 2007 terbit perubahan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

Dan yang terakhir sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

"Saat ini payung hukum pengangkatan TH belum ada. Sehingga nasib mereka belum jelas. Sebetulnya untuk sementara, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SK Pengangkatan disertai dengan nominal gaji minimal UMK yang berlaku di daerah masing-masing," jelas Bang Imam, panggilan akrab pemerhati pendidikan ini.

Dia mencontohkan di Kota Bekasi UMK mencapai Rp. 3,5 juta, sehingga penghasilan guru honorer seharusnya minimal Rp. 3,5 juta per bulan. Saat ini, Pemerintah Kota Bekasi baru sanggup menggaji umar bakri itu setengah dari UMK, berkisar Rp. 1,5 juta per bulan.

"Idealnya sih, menurut saya gaji guru itu minimal Rp. 8 juta. Kalau di Bekasi mungkin bisa diterapkan, karena kalau gajinya sudah UMK ditambah tunjangan sertifikasi guru (tahun ini Guru Honorer diikutkan sertifikasi,red) berarti sudah menyentuh angka Rp 7 juta. Kita masih butuh komitmen Pemerintah untuk memanusiakan Guru Honorer," terang Bang Imam yang tinggal di Bekasi ini.

Saat ini berdasarkan pemantauan dan analisanya di lapangan keberadaan guru honorer masih sangat diperlukan. Mengingat jumlah guru PNS di setiap sekolah masih sangat terbatas, terutama pada jenjang SD dan jenjang SMK. 

Bila kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sekolah tahun 2017 sudah dipisahkan, maka guru TK, SD, dan SMP menjadi tanggung jawab Peemrintah Kabupaten/Kota. Artinya guru yang mengajar pada jenjang tersebut seharusnya mendapatkan upah sesuai dengan UMK masing-masing daerah.

Begitu juga bagi guru honorer pada jenjang SMA dan SMK, upah minimalnya di dapat dari patokan UMP masing-masing provinsi, karena guru di jenjang ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Semoga di tahun 2017, Pemerintah sudah menerbitkan peraturan kepastian status dan gaji guru honorer. Jika terlambat, Pemerintah sudah lalai menghargai guru," tutur Bang Imam lagi.

Berikut rincian guru honorer TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB Tahun 2016 :

JUMLAH GURU HONORER DAN GB SWASTA TAHUN 2016

NO	PROVINSI	JUMLAH GURU HONORER DI SEKOLAH NEGERI				GURU BANTU SWASTA	JUMLAH
		GB	HONDA	GTT	JUMLAH
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Jumlah Guru Honorer		1.945	633.677	139.675	775.297	1.874	777.171
1	DKI Jakarta	23	14.821	418	15.262	1.596	16.858
2	Jawa Barat	44	95.404	7.760	103.207	49	103.256
3	Banten	24	24.184	2.481	26.689	10	26.699
4	Jawa Tengah	25	67.035	11.685	78.745	10	78.755
5	DI Yogyakarta	-	4.596	1.154	5.750	2	5.752
6	Jawa Timur	76	69.025	19.056	88.157	33	88.190
7	Aceh	341	24.749	8.244	33.334	10	33.344
8	Sumatera Utara	121	39.994	6.576	46.691	7	46.698
9	Sumatera Barat	20	17.383	3.806	21.209	-	21.209
10	Riau	353	17.206	12.440	29.999	38	30.037
11	Kepri	70	3.590	2.855	6.515	4	6.519
12	Jambi	34	12.308	2.230	14.572	3	14.575
13	Sumsel	34	30.102	4.476	34.612	4	34.616
14	Bangka Belitung	-	2.099	763	2.862	1	2.863
15	Bengkulu	67	5.752	2.350	8.169	1	8.170
16	Lampung	14	23.612	1.211	24.837	1	24.838
17	Kalbar	105	14.803	2.966	17.874	3	17.877
18	Kalteng	22	7.218	1.499	8.739	4	8.743
19	Kalsel	10	9.078	2.514	11.602	1	11.603
20	Kaltim	40	6.845	5.433	12.318	-	12.318
21	Kaltara	43	2.269	456	2.768	-	2.768
22	Sulut	15	4.470	1.348	5.833	3	5.836
23	Gorontalo	8	2.814	2.345	5.167	-	5.167
24	Sulteng	16	11.356	2.170	13.542	1	13.543
25	Sulsel	37	34.183	7.245	41.465	1	41.466
26	Sulbar	4	6.564	2.443	9.011	1	9.012
27	Sultra	10	9.270	6.711	15.991	-	15.991
28	Maluku	47	5.066	1.128	6.241	13	6.254
29	Maluku Utara	13	3.940	1.100	5.053	6	5.059
30	Bali	40	9.510	2.217	11.767	1	11.768
31	NTB	48	24.048	5.357	29.453	1	29.454
32	NTT	104	24.695	5.513	30.312	24	30.336
33	Papua	90	4.865	1.466	6.421	33	6.454
34	Papua Barat	46	2.030	852	2.928	13	2.941
Jumlah TK (2015)		11	77	1.050	1.138	645	1.783
Grand Total Guru Honorer		1.956	633.754	140.725	776.435	2.519	778.954

Sumber : Statistik Pendidikan, diolah oleh Sapulidi Riset Center (SRC) LSM Sapulidi Tahun 2016

Catatan :

• Guru Honorer yang dimaksud adalah Guru Bantu pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia
• Guru Honorer juga termasuk Guru Honorer Daerah (Honda) dan Guru Tidak Tetap di TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan LSB Negeri di seluruh Indonesia
• Data Guru Honorer SD, SMP, SMA, SMK dan SLB didapat dari Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2015/2016.
• Data Guru Honorer TK di ambil dari Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2014/2015 (karena Data Pokok Pendidikan Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016 masih dalam penyesuaian hingga Juni 2016)

#BangImamBerbagi #GuruHonorer #2016

BACA JUGA :
502.304 Guru Honorer SD Tahun 2016
170.545 Guru Honorer SMP Tahun 2016
57.580 Guru Honorer SMA Tahun 2016
43.425 Guru Honorer SMK Tahun 2016