2013 Anggaran Pendidikan Capai Rp. 331,8 Triliun

Anggaran pendidikan yang selalu naik tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan guru honor. Foto Guru Honor Se-Kota Bekasi saat acara Halal bi Halal di halaman sekretariat LSM Sapulidi Jl. Gunung Gede IX Blok C No. 48 Perumnas II Bekasi Selatan. Foto: LSM Sapulidi

JAKARTA - Pemerintah sudah memasang ancang-ancang alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 331,8 triliun. Tetapi, rincian penggunaan alokasi anggaran itu masih gelap. Berkali-kali rapat antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Komisi X DPR belum menghasilkan titik terang.

Mendikbud Mohammad Nuh menuturkan, tidak masalah jika sampai saat ini pembahasan anggaran pendidikan masih terus berjalan. Sebab, dia memperkirakan finaslisasi atau pengesahan RUU APBN 2012 (RAPBN 2013) baru dilaksanakan bulan depan. "Pada intinya soal anggaran pendidikan yang Rp 331,8 triliun itu sudah tidak ada perbedaan (antara pemerintah dengan DPR, red)," kata dia.


Menteri asal Surabaya itu lantas mengatakan, pembahasan yang sampai saat ini masih alot ada soal program pendidikan menengah universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun. Dari berkali-kali rapat kerja antara Kemendikbud dengan Komisi X, anggota dewan kompak mendukung program PMU itu. 

Rencananya, hari ini Kemendikbud dan Komisi X DPR akan menggelar rapat kerja lagi untuk mebahas alokasi anggaran pendidikan 2013. Nuh mengatakan, dalam rapat-rapat sebelumnya, DPR sudah menunjukkan sinyal positif akan menambah anggaran pendidikan untuk menunjang program PMU sebesar Rp 6 triliun.

Selain urusan PMU, menteri asal Surabaya itu mengatakan jika pembahasan dengan DPR yang belum tuntas adalah soal komponen dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Pihak DPR masih meminta Kemendikbud untuk menyajikan data lebih rinci lagi soal pengucuran anggaran pendidikan pada saluran DAU atau DAK tadi.

Nuh juga mengatakan, pihak DPR meminta harus ada instrumen pelaksana dana transfer daerah. Dengan adanya instrumen pelaksana ini, anggaran pendidikan yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa dipastikan ketepatan penyalurannya.

Mantan rektor ITS itu berharap, pada rapat kerja dengan DPR hari ini, pembahasan alokasi anggaran pendidikan bisa semakin jelas. Sehingga, tidak sampai mengganggu program-program pendidikan yang sudah dirancang untuk diselenggarakan tahun depan. Diantaranya program rutin seperti dana BOS dan tunjangan sertifikasi guru.

Sumber : JPNN 

DRAF RAPBN 2013 BIDANG PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia Indonesia yang handal dan terdidik diperlukan dalam rangka melaksanakan pembangunan bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Untuk itu pada RAPBN 2013 direncanakan alokasi anggaran pendidikan Rp. 331,8 triliun, naik lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2007 (Rp. 142,2 triliun).

Perluasan Jangkauan Pemerataan Pendidikan, ditempuh antara lain dengan:

1. Melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membebaskan biaya pendidikan dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi sekitar 45 juta siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah/Salafiyah Ula; dan 

2. SMP/Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Wustha;Memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU): 

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penduduk usia 16-18 tahun untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas yang ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;

Untuk menunjang pelaksanaan program, dalam RAPBN 2013 direncanakan:

(a) penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 9,6 juta siswa SMA/SMK/MA; 

(b) pembangunan 216 Unit Sekolah Baru (USB) dan 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB; dan 

(c) rehabilitasi ruang kelas rusak SMA/SMK/MA;

3. Menyediakan bantuan bagi sekitar 14,2 juta siswa dan mahasiswa kurang mampu, dan memberikan beasiswa prestasi bagi 220.000 siswa dan mahasiswa;

4. Memulai rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas rusak berat SMA/SMK/MA dan sekitar 30.350 ruang kelas rusak sedang SD/MI/SMP/MTs.

Peningkatan Kualitas Pendidikan diupayakan antara lain melalui:Penyediaan dana tunjangan profesi guru: 

a. Rp. 43,1 triliun, naik Rp. 12,5 triliun atau lebih dari 40% dibanding pagu APBNP Tahun 2012;

b. Pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru di sekolah/madrasah. 

Jaminan atas Keberlangsungan Program Pendidikan Bagi Generasi Berikutnya, ditempuh antara lain melalui: 

(1) Pembentukan endowment fund berupa “Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)”, sejak tahun 2010;

(2) Secara akumulatif, jumlah DPPN sejak tahun 2010 hingga 2012 (APBNP) mencapai Rp. 10,6 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2013 direncanakan Rp. 5 triliun; 

(3) DPPN, selain dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya (sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi), juga ditujukan untuk pembentukan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Sumber : RAPBN 2013/Lsm Sapulidi