SOLUSI GURU HONORER : Bentuk Sistem Penyaringan Berdasarkan Rasio

M. Nuh Mendiknas dan Bang Imam

SAPULIDI (BEKASI) – Untuk mengatasi persoalan dan polemik terhadap kejelasan guru honorer, LSM Sapulidi memberikan beberapa alternatif yang merupakan sistem dan instrumen yang harus dijalankan—sehingga pengangkatan terprogram dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Ketua Tim Advokasi Guru Honorer dari LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S., ST mengungkapkan penyelesaian guru honorer harus didasarkan pada rasio antara guru dengan siswa, guru dengan sekolah dan guru dengan rombongan belajar.

Selain itu tentunya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pada satuan pendidikan masing-masing berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Pada Kabupaten/Kota.

“Untuk menghitung rasio bisa dilaksanakan dengan mengacu pada Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Karena amanat undang-undang tersebut ada 3 poin penting yang harus dilakukan pemerintah daerah utamanya kab/kota maksimal harus sudah terlaksana 2 tahun sejak permen itu diundangkan,” kata Bang Imam yang saat ini menjabat sebagai Direktur Bidang Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi.

Tiga poin yang dimaksud pada permen itu adalah;

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota sudah harus memiliki rencana kebutuhan guru pada daerah masing-masing;

(2) Melakukan redistribusi kelebihan guru; dan

(3) Merencanakan rekruitmen guru baru.

“Dari 3 bahasan pokok tersebut, Pemerintah Daerah seharusnya merekrut kebutuhan guru dengan mengutamakan guru-guru yang sudah lama mengajar yang saat ini menjadi guru honorer. Termasuk kriteria lainnya adalah guru berprestasi, guru yang masa mengajarnya lebih lama, dan guru usia kritis,” jelas Bang Imam lagi.

KEBUTUHAN GURU

FKGS-SDN Kota Bekasi dengan Ketua DPRD, Azhar Laena

Berdasarkan data Analisa Guru Nasional Tahun 2009, kebutuhan guru di Kota Bekasi pada tahun 2011 adalah sekitar 263 orang dari semua jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri se-Kota Bekasi. Kebutuhan tersebut sudah termasuk pada semua mata pelajaran dan muatan lokal.

“Kedepan Pemkot Bekasi harus menyiapkan instrumen dan sistem untuk mengawal proses rekruitmen dan pengangkatan guru. Sehingga tenaga yang dihasilkan betul-betul profesional dalam bidangnya, bukan merupakan titipan oknum pejabat atau familinya,” kata Bang Imam. (red/admin LSM Sapulidi)   

KEBUTUHAN GURU PER MATA PELAJARAN DI KOTA BEKASI

(NUPTK 2009, Litbang LSM Sapulidi) 

MATA PELAJARAN	KEBUTUHAN
	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
Guru Agama	243	16	15	25	25	324
Penjaskes	194	14	13	13	16	250
Guru Kelas	668	39	54	55	53	869
PKN	31	15	12	12	14	84
Bahasa Indonesia	89	24	29	27	30	199
Bahasa Inggris	71	25	27	28	30	181
Matematika	32	9	25	26	29	121
IPA	1	7	12	13	16	49
IPS	1	0	0	0	14	15
Seni Budaya	71	12	15	14	16	128
TIK	115	12	12	12	13	164
MULOK	269	12	13	12	14	320
Bimbingan Konseling	208	27	27	29	28	319
Fisika	8	8	8	7	8	39
Biologi	9	7	8	7	8	39
Kimia	4	7	7	7	7	32
Sejarah	21	4	4	4	4	37
Geografi	12	4	4	4	5	29
Ekonomi	0	0	0	3	5	8
Sosiologi	17	5	4	5	4	35
Antropologi	8	4	4	4	4	24
Sastra Indonesia	9	4	4	4	4	25
Bahasa Asing	3	4	4	4	4	19
Keterampilan	37	4	4	4	5	54
Kewirausahaan	2	0	0	0	0	2
TOTAL	2.123	263	305	319	356	3.366