Cara Menentukan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL Tahun 2021

PermenLHK Nomor 4 Tahun 2021

Jakarta (BIB) - Saat ini penentuan Amdal, UKL-UPL dan SPPL sebuah usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 4 Tahun 2021.

I. Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL

Pasal 3

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL.

(2) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

(3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib AMDAL; dan/atau

b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung 

(4) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang;

a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau

b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.

(6) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 4

(1) Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dikelompokkan berdasarkan KBLI dan/atau Non KBLI.

(2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau instansi pemerintah.

 

II. Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL

Pasal 5

(1) UKL-UPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang TIDAK MEMILIKI DAMPAK PENTING terhadap lingkungan hidup.

(2) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan KBLI dan/atau Non KBLI.

(3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan instansi pemerintah.

(4) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

III. Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib SPPL

Pasal 6

(1) SPPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki DAMPAK PENTING terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

(2) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan KBLI dan/atau Non KBLI.

(3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan instansi pemerintah.

(4) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @@@ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pasal 7

(1) Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berlaku untuk jenis;

a. usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan sarana dan prasarana; dan

b. usaha jasa yang memerlukan sarana dan prasarana.

(2) Penentuan wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penentuan wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL untuk usaha jasa yang memerlukan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. Perubahan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Pasal 8

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang tercantum dalam daftar dapat dilakukan perubahan meliputi;

a. perubahan dari wajib AMDAL menjadi wajib UKL-UPL atau SPPL;

b. perubahan dari wajib UKL-UPL menjadi wajib AMDAL atau SPPL;

c. perubahan dari wajib SPPL menjadi wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan

d. penambahan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diajukan secara tertulis kepada menteri oleh;

a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian;

b. gubernur;

c. bupati/walikota; dan

d. masyarakat.

(2) Menteri berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

(3) Tata cara perubahan dan penetapan daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KETERANGAN :

• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
• Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
• Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 

#BangImamBerbagi #IzinLingkungan #Amdal #UKLUPL #SPPL #2021

BACA JUGA :
1. Cara Membuat Dokumen DPLH 
2. Izin Sektor Lingkungan dan Kehutanan Melalui OSS 

INFORMASI DAN KONSULTASI CARA MENYUSUN UKL-UPL DAN SPPL

Nama	Tengku Imam Kobul Moh Yahya S
Panggilan	Bang Imam
Handphone (HP)	0813 14 325 400
WA / SMS	0813-14-325-400
Facebook	Bang Imam Kinali Bekasi
Instagram	Bang Imam Berbagi
Twitter	@BangImam
Line	Bang Imam Berbagi
Email	bangimam.kinali@gmail.com
Alamat	Puri Cendana Blok F9 No.22 Tambun

CARI MAP GOOGLE : HOME BILQIS HAURA CONSULTANT

BACA JUGA :
1. Cara Membuat Dokumen DPLH