LAMAN

Kamis, 21 Desember 2023

Cara Membuat Izin Pendirian Sekolah Swasta/Madrasah Swasta dengan Tahun 2024 ?

Jakarta (BIB) -
Izin Operasional Sekolah/Madrasah (IOP/M) saat ini menyesuaikan dengan kewenangan dan tingkatannya.

Untuk sekolah umum, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya, Izin Operasional Pendidikan Dasar dan PAUD menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Sementara untuk Izin Operasional Sekolah (IOP) jenjang SMA, SMK, dan SLB dilakukan di Pemerintah Provinsi.

Dan untuk Izin Operasional Madrasah dilakukan melalu laman Kementerian Agama.


Sementara itu, Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) baik dari SPK KB, SPK TK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA, dan SPK SMK diajukan melalui Pemerintah Pusat (Kemdikbudristek).


MEMULAI PERIZINAN


Untuk memulai perizinan, terlebih dahulu memastikan KBLI dan Jenjang Pendidikan Yang akan diajukan. 

Pada Pendidikan Non Formal, masih diperbolehkan pengajuan melalui perorangan. Sedangkan Pendidikan Formal wajib berbadan hukum, umumnya memakai Yayasan, tetapi dibolehkan badan hukum lainnya, termasuk organisasi keagamaan.

Dalam pengajuan Izin Operasional Sekolah/Madrasah, hal-hal pokok yang dibutuhkan adalah :
  1. NIB (Nomor Induk Berusaha) diajukan melalui https://oss.go.id/ 
  2. KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) baik ruang darat dan laut, bisa diajukan melalui https://oss.go.id/
  3. Persetujuan Lingkungan (Dokumen lingkungan SPPL, UKL-UPL atau AMDAL) diajukan melalui Dinas Lingkungan Hidup; dan
  4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG-SLF) diajukan melalui https://simbg.pu.go.id/
Nah, setelah selesai secara berurutan mulai dari membuat NIB, KKPR, PL/PP, PBG, baru setelahnya dapat mengurus Izin Operasional Sekolah/Madrasah.

Berikut Tabel 1.1. KBLI dan Jenjang Pendidikan dan Kewenangan pada IOP/M Tahun 2024 :

Jenis Resiko, KBLI dan Jenjang Pendidikan dan Kewenangan

 

No.

KBLI

Jenjang

Tingkat Resiko

Izin

Kewenangan

1

85132

TK/RA/BA Swasta

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

2

85133

KB Swasta

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

3

85134

TPA

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

4

85139

SPS (PAUD Sejenis)

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

5

85121

SD/MI Swasta

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

6

85122

SMP/MTs Swasta

Tinggi

Kab/Kota (DPMPTSP)

7

85220

SMA/MA Swasta

Tinggi

Provinsi (DPMPTSP)

8

85240

SMK/MAK Swasta

Tinggi

Provinsi (DPMPTSP)

9

 

SLB

Tinggi

Provinsi (DPMPTSP)

10

85141

SPK KB

Tinggi

Pusat/Kemdikbudristek

11

85142

SPK TK

Tinggi

Pusat/Kemdikbudristek

12

85143

SPK SD

Tinggi

Pusat/Kemdikbudristek

13

85144

SPK SMP

Tinggi

Pusat/Kemdikbudristek

14

85251

SPK SMA

Tinggi

Pusat/Kemdikbudristek

15

85252

SPK SMK

Tinggi

Pusat/Kemdikbudristek

16

85440

SPK Non Formal

Tinggi

Pusat/Kemdikbudristek

Sumber : OSS, diolah Bang Imam Berbagi, 2023



Berikut ini SE Nomor 26 Tahun 2021 :

SURAT EDARAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Yth,

  1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risek dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risek dan Teknologi;
  3. Semua Gubernur;
  4. Semua Bupati/Walikota;
  5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
  6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
  7. Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
  8. Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perizinan Bidang Pendidikan pengaturannya tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pertimbangan bahwa pendidikan bukan merupakan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

2. Dalam Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko disebutkan bahwa perizinan pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha berbasis resiko dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk Lembaga Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Perizinan pendidikan yang selama ini menggunakan sistem OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak dapat digunakan.

4. Pemberian layanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada :

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia

sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai perizinan pendidikan.

5. Pelaksanaan pemberian layanan perizinan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

6. Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan izin sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Oktober 2021

Sekretaris Jenderal,

ttd

Suharli

NIP 196911211992032002

Tembusan :

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.


KODE KBLI BIDANG PENDIDIKAN
  • 85132 : TK/RA/BA Swasta
  • 85133 : Kelompok Bermain (KB)
  • 85134 : Taman Penitipan Anak (TPA)
  • 85139 : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
  • 85121 : SD/MI Swasta
  • 85122 : SMP/MTs Swasta
  • 85220 : SMA/MA Swasta
  • 85240 : SMK/MAK Swasta
  • 85141 : KB SPK
  • 85142 : TK SPK
  • 85143 : SD SPK
  • 85144 : SMP SPK
  • 85251 : SMA SPK
  • 85252 : SMK SPK
  • 85440 ; SPK Non Formal
  • 85151 : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Qur'an
  • 85152 : Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula
  • 85153 : Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha
  • 85154 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula
  • 85155 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha
  • 85161 : PAUD (selain keagamaan Islam)
  • 85162 : SD (selain keagamaan Islam)
  • 85163 : SMP (selain keagamaan Islam)
  • 85261 : Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya
  • 85262 : Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya
  • 85263 : Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan
  • 85270 : Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah (selain keagamaan Islam)
  • 85321 : Pendidkan Tinggi Akademik Swasta (PTS)
  • 85322 : Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta
  • 85332 : Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta
  • 85340 : Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly)
  • 85410 : Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
  • 85420 : Pendidikan Kebudayaan
  • 85451 : Pendidikan Pesantren Lainnya
  • 85452 : Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal
  • 85459 : Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL
  • 85491 : Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan
  • 85492 : Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta
  • 85493 : Pendidikan Bahasa Swasta
  • 85494 : Pendidikan Kesehatan Swasta
  • 85495 : Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta
  • 85496 : Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat
  • 85497 : Pendidikan Teknik Swasta
  • 85498 : Pendidikan Kerajinan dan Industri
  • 85499 : Pendidikan Lainnya Swasta
  • 85500 : Kegiatan Penunjang Pendidikan 
INFORMASI DAN KONSULTASI CARA MEMBUAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH 

Nama
Tengku Imam Kobul Moh Yahya S
Panggilan
Bang Imam
Handphone (HP)
0813 14 325 400
WA / SMS
0813-14-325-400
Facebook
Bang Imam Kinali Bekasi
Instagram
Bang Imam Berbagi
Twitter
@BangImam
Line
Bang Imam Berbagi
Email
bangimam.kinali@gmail.com
Alamat
Puri Cendana Blok F9 No.22

CARI MAP GOOGLE : Link alamat Bang Imam

#BangImamBerbagi #IOP #IOM #2024

72 komentar:

  1. Assalamualaikum wr wb, saya mau nanya apabila saya take over taman kanak-kanak, mengenai izin nya harus di buat baru atau bisa bisa dirubah saja nama yayasan dan taman kanak-kanak nya, dan bagamana tata cara perizinan nya melalui sistem oss, terimakasih.

    BalasHapus
  2. Assalaamu'alaiku w.w. Naaf mau nanya. Bagaimana langkah selanjutnya setelah proses dr OSS selesai dan dapat NIB n izin usaha untuk mendapatkan NSS sehingga dapat aplikasi dapodik sekolah? Terima kasih Wassalaam

    BalasHapus
    Balasan
    1. pak, maaf saya boleh bertanya mengenai cara mendapat NIB dan izin usaha? karena saya mau perpanjang izin operasional sekolah harus punya syarat tersebut.

      Hapus
    2. Daftar yayasan nya di OSS.go.id ....

      Hapus
  3. Assalamualaikum. kami dari SLB Mandiri Putra, Jumapolo Karanganyar juga mengalami kesulitan. Setelah memenuhi komitmen, proses vericikasi dna sudah mendapatkan rekomndasi dari dinas pendidikan provinsi. Izin pendirian di sistem OSS sudah berlaku efektif. Namun permasalahnya untuk pengajuan NPSS izin pendirian tidak berlaku dipergunakan. sementara dari pihak PTSP tidak mengeluarkan SK izin manual yang biasanya. sampai sekarang belum ada solusi. Bagaimana langkah kami selanjutnya ?

    BalasHapus
  4. Saya baru akan melakukan izin operasional sekolah, saya juga sudah ke kantor bppt, tp saya gx lewat oss saya melakukan lewat berkas ceklist apakah harus ke oss juga setelah ceklist selesai??

    BalasHapus
  5. sudah coba berulang kali daftar tapi selalu gagal

    BalasHapus
  6. Sama mau tanya bagaimana prosedurnya untuk membuka jurusan baru SMK mohon bimbingannya.terimakasih

    BalasHapus
  7. jika sdh berizin tapi perizinan yg lama dan sdh herregistrasi apakah harus izin ulang dgn oss atau bagaimana

    BalasHapus
  8. Assalammualaikum?? Nama sy budimansyaifudin alamat desa candali kecamatan ranca bungur kabupaten bogor. Sy mau tanya??di samping Mesjid punya aula yg kosong kira2 bisa ga ya mendirikan sekolah paud. Kira proses perijinan nya seperti apa?? Dan biaya yg harus di keluarkan berpah??

    BalasHapus
  9. assalamualaikum. pak kalau sekolah sudah punya ijin operasional dengan alamat lama, namun sekarang alamatnya pindah. apakah harus dibuat baru lagi atau bagaimana ya??

    BalasHapus
  10. Assalaamu 'alaikum
    Jika 1 yayasan ada 2 sekolah yg akan membuka jurusan baru, apakah diperlukan 2 NIB atau menggunakan NIB yang sama

    BalasHapus
  11. Assalaamu 'alaikum
    Jika 1 yayasan ada 2 sekolah yg akan membuka jurusan baru, apakah diperlukan 2 NIB atau menggunakan NIB yang sama

    BalasHapus
    Balasan
    1. lihat akta pendiriannya jika memang dalam akta pendirian sekolah sudah tercantum 1, NIB cukup satu, namun dalam keterangan KBLI nya tinggal dicantumkan jenjang apa saja yang dilayani, terima kasih

      Hapus
  12. Mw tanya,, bagaimana cara merubah KB menjadi lembaga formal,,AP sj syaratnya?bisakah merubahnya melalui online, terimakasih

    BalasHapus
  13. Assalaamu'alaikum
    Kami sdh memiliki SMP, lalu kami hendak membuka SMK. Bagamana proses pengajuannya? Terimakasih

    BalasHapus
  14. lembaga pendidikan kami sudah punya paud, sd, keduanya sudah punya surat izin operasional, kami ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu smp, syarat apa yg harus kami penuhi utk dapat surat izin operasional utk smp nya

    BalasHapus
  15. Saya punya yayasan...di NTT Flores Ende...mau buka sekolah di Batam bagaimana prosesnya....?

    BalasHapus
  16. Saya sudah mempunyai ijin KB..bermasalah dengan umur peserta didik Jika saya mau mengajukan ijin TK itu prosedurnya bagaimana...apa langsung lewat prosedur OSS?

    BalasHapus
  17. Balasan
    1. TKS info kami mau mengajukan SMS swasta terpadu plus kesehatan.

      Hapus
  18. saya mau nanya. semua izin dari kantor perizinan sudah selesai. trus kl pengurusan npsn sekolah swasta apa yang harus saya lakukan? terimakasih

    BalasHapus
  19. Aslm mau tanya apakah bisa dan bisa dapat ijin mendirikan pendidikan tapi tanahnya hak guna pakai

    BalasHapus
  20. Lembaga KB saya sudah punya ijin pendirian dan npsp ganti penyelenggara, karena penyelenggara yang lama sudah tidak sanggup mengelola ,apakah tetap mengajukan lewat oss?
    Mohon pencerahannya ..trimakasih

    BalasHapus
  21. mau tanya bisa gak merubah sekolah negeri dari tingkat smp menjadi sma negeri karena kami kekurangan siswa dari tahun ke tahun selalu terjadi penurunan jumlah siswa

    BalasHapus
  22. Izin bertanya, kalo mau ada pendirian sekolah baru... Tetapi dari lingkungan sekitar tidak mengizinkan. Tanggapannya gimana?

    BalasHapus
  23. Perpanjangan izin operasional sekolah, apakah prosesnya harus melalui OSS dengan PP 24 2018 dan Permendikbud No.25 Tahun 2018. Terima kadih

    BalasHapus
  24. Apakah bisa mendirikan sekolah TK & SD swasta diatas tanah dan bangunan yg masih proses KPR BTN Baru berlangsung 5 tahun dan masa kredit 20 tahun. Sertifikat HGB juga belum ada di bank. Hal ini apakah bisa didaftarkan ke OSS.

    BalasHapus
  25. Balasan
    1. CEK DISINI http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2020/02/kbli-pendidikan.html

      Hapus
  26. Kami mau ngajukan izin prinsip untuk sekolah SLB dgn nib 0265000.... Kode KBLI nya berapa soalnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. CEK DISINI http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2020/02/kbli-pendidikan.html

      Hapus
  27. Izin, saya Rahman Yasin, sudah lama mau mendirikan sekolah SMP tapi belum realisasi krn SDM, namun, blm bisa action, mohon dibantu bagaimana proses prosedur utk mendirikan sekolah SMP, Terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. kan diatas sudah jelas:
      1. Akte Notaris
      2. Pengesahan Akte Kemenkum HAM
      3. NPWP
      4. NIB (oss.go.id)
      5. Izin Lokasi
      6. Izin Lingkungan
      7. Izin Operasional Sekolah

      Hapus
  28. ASS....bang saya dari lembaga pendidikan yang akan menempuh ijin oprasional smk yang terkendala di IMB,untuk yang lainnya sudah saya lengkapi,dan proses IMB yg lumayan panjang serta ....minta solusinnya bang....siapa tau bisa dan dapat solusinnya

    BalasHapus
  29. Assalamualaikum, mau bertanya peraturan ini apakah berlaku untuk sekolah negeri di bawah kementrian agama? Karena sedang mengurus DPLH untuk sekolah diminta persyaratan tambahan berupa NIB, izin lokasi dan Izin usaha.

    Mohon bantuannya.

    BalasHapus
    Balasan
    1. untuk SEKOLAH NEGERI/MADRASAH NEGERI (SDN, SMPN, SMAN, SMKN, MIN, MTsN, dan MAN) tidak perlu membuat NIB, Izin Usaha, dan Izin Lokasi

      Cukup dengan mengikuti arahan persyaratan di oss.go.id pada BLU atau di DPMPTSP setempat

      Persyaratan wajib masuk oss.go.id (NIB, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan) hanya bagi Sekolah Swasta

      Hapus
    2. Bagaimana pak caranya mohon arahannya

      Hapus
  30. Pak saya Ronny Rondonuwu dari Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, Kami telah memasukkan proposal ijin Operasional untuk sekolah baru yakni SMK Negeri ke Diknas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, oleh mereka kami harus mengisi oss untuk mendapatkan NIB, Izin Usaha,Izin Lokasi dan Izin Lingkungan. Mohon petunjuknya pak

    BalasHapus
  31. Pak saya bpk.Eka Tandilangi dari Malang mau tanya kalau perpanjangan izin operasional sekolah bagaimana proseedurnya pak? mohon petunjuknya bapak.

    BalasHapus
  32. Asslm...pa..saya dgn Bu Imas rencana mau buka SMK pertanian daerah Kertasari kab.bdg...disesusikan dgn pertanian pegunungan dan blm ada SMK kejuruan ...ruang kls sudah ada 4 kls ,yayasan MENHUMKAM sudah ada ,luas tanah pun sudah ada 3000 m lebih nah langkah pertama yg mesti diurus apa pa? Trmksh...

    BalasHapus
  33. Assalamualaikum ww
    Saya loviana, mohon arahan bang..πŸ™πŸ™bang saya dari lembaga pendidikan yang sedang menempuh ijin oprasional smk yang terkendala di IMB, untuk yang lainnya sudah saya lengkapi,dan proses IMB yg lumayan panjang serta ....minta solusinnya bang....mengingat SMK saya sdh berjalan diTahun ke 2 dan masih menginduk ke sekolah lain. Besar harapan sy semigabtahun ajarana 2021/2022 SMK sy sdh memiliki ijin operasional sendiriπŸ™πŸ™πŸ™

    BalasHapus
  34. Assalamualaikum mas izin bertanya, apakah bpjs kesehatan/ketenagakerjaan menjadi syarat wajib pengurusan TK yah? Apakah boleh dikosongkan dlu. Kemudian pertanyaan saya yg kedua apakah boleh berbedan nama usaha dgn kode KBLI nya? Misalnya saya ingin buka TK tapi akte saya PAUD mas.

    BalasHapus
  35. Assalamualaikum.. izin bertanya bang imam. Untuk membuka sekolah baru, yg diajukan izin prinsip dulu atau langsung izin operasional, bang? Saya sudah dapat NIB. Cuma bingung lanjutnya. Mohon pencerahannya bang. Jazakallah khair

    BalasHapus
  36. Assalamualaikum,mohon arahannya bang imam, syarat mendapatkan izin operasional mendirikan SD swasta apa saja? Dan bagaimana alur nya

    BalasHapus
  37. Sebelum melalukan izin oprasional smk, terlebih dahulu izin prinsip harus di selesaikan, untuk wilayah jabar jika ingin mengurus izin SMK harus ke DPMPSTD Jabar, banayak persaratan yang harus di penuhi, setahu saya untuk izin prinsip ada 41 poin kalau izin oprasional ada 43 poin yang harus di siapkan, mohon bimbingan nya πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pak punten, cara mengurus izin prinsip sekolah SMA swasta swasta di mana dan bagaimana caranya ya?

      Hatur nuhun.

      Hapus
  38. Assalamualaikum. Izin bertanya, untuk pendirian TK swasta itu kepemilikannya harus yayasan/ lembaga ya? Kalau perseorangan bisa tidak ya? Terimakasih sebelumnya πŸ™

    BalasHapus
  39. halo, selamat siang, saya ingin melanjutkan pembuatan ijin baru yang belum sempat siap sebelum oss diperbaharui, dan ketika saya ingin melanjutkannya , saya bingung di proses daftar kegiatan usaha, bagaimana cara membuat daftar kegiatan usaha dalam membuat ijin baru TK ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. sebelum memulai sebaiknya baca terlebih dahulu panduannya

      Hapus
  40. Assalamualaikum, izin bertanya bermaksud mendirikan paud, tk dan SD, izin yg sudah saya miliki adalah Akta pendirian (notaris ), Sertifikat tanah an. Yayasan, IPPT an. Yayasan terbit juni 2021, SPPL terbit juli 2021, imb masih dalam proses di DPMPTSP KAB. BOGOR yang ingin saya tanyakan apakah IPPT, SPPL, dan IMB bisa/cukup dipakai sbg syarat untuk pengajuan izin operasional d oss rba atau harus membuat KKPR, izin lingkungan hidup dan pbg baru ? trims

    BalasHapus
    Balasan
    1. KKPR itu terbit otomatis jika lokasi calon sekolah sesuai RDTR Kab. Bogor
      Izin Lingkungan itu sudah sama dengan SPPL

      Jika sudah memiliki account oss sebelumnya, tinggal migrasi ke OSS RBA

      Hapus
  41. sekolah paud sy sudah membuat OSS tetapi izin usaha nya tidak ada, mohon solusi nya ??

    BalasHapus
  42. Jika syarat-syarat sudah lengkap, kira2 pengajuan izin operasional mencapai waktu berapa bulan/ tahun pak? Mohon informasinya

    BalasHapus
  43. Jika syarat-syarat sudah lengkap, kira2 pengajuan izin operasional mencapai waktu berapa bulan/ tahun pak? Mohon informasinya

    BalasHapus
  44. izin bertanya, kami sudah membuka beberapa unit sekolah di beberapa propinsi dengan prosedur yg sama, kemudian kami buka unit sekolah (SMA) di DIY, ada perbedaan prosedur/aturan, biasanya kami beroperasi dulu kemudian mengajukan Izin operasional ditahun pertama atau kedua, namun di DIY harus mengajukan izin sebelum beroperasi. apakah peraturan terbaru seperti ini atau hanya khusus di DIY saja?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Izin Operasional Sekolah untuk swasta itu bisa 2 jalan;

      1. Mengurus Izin terlebih dahulu baru beroperasi; dan

      2. Beroperasi terlebih dahulu (maksimal selama 2 tahun) baru mengajukan Izin Operasional

      Dua-duanya boleh dijalankan

      Hapus
  45. Ka bisa minta format data Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya

    BalasHapus
    Balasan
    1. buat sendiri saja, tidak ada format khusus
      yang penting dirinci pendapatan sekolah dari mana saja
      dan pengeluaran sekolah untuk apa saja, terutama teriakt 8 standar nasional pendidikan

      Hapus
  46. Asssalamualaikum pak saya zulfa.

    Saya sedang mendirikan sd swasta. Skrng sudah tahun ke 3 dan belum memiliki izin operasional karena terpentok persyaratan luas tanah.( Harus pembebasan terlebih dahulu). Bapak sempat menjawab pertanyaan sekolah yang beroperasi terlebih dahulu baru mengajukan perizinan maksimal 2 tahun. Lalu bagaimana kalau lewat dari itu pak? Adakah solusinya? Terimakasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. sambil jalan saja kemudian dicarikan solusinya

      kan kekurangan akibat sekolah belum memiliki izin, ada 3:
      1. tidak memiliki NPSN
      2. tidak memiliki NISN
      3. tidak bisa didaftarkan ke dapodik

      artinya siswa harus didaftarkan ke sekolah terdekat agar terdaftar resmi di dapodik dan memiliki NISN

      kalau luas lahan sekitar 500 meter sih sudah cukup untuk bangun SD, tinggal bangunannya dibuat 3-4 lantai, jadinya luas bangunan bisa melebihi 1500 meter

      Hapus
  47. ASS.. Saya mau bertanya apakah mengurus izin operasional SMK Swasta hanya di DPMPTSP saja

    BalasHapus
  48. selamat siang, saya ingin menanyakan syarat mendaftar KBLI 85121 (SD madrasah) apa saja yah ? karena tidak bisa di terbitkan NIBnya, terima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. Akte Notaris, Pengesahan Kemenkum HAM, Akte Perubahan, KTP Ketua Yayasan, NPWP Ketua Yayasan, NPWP Yayasan, IMB, Surat Tanah/Sertifikat, Profil Sekolah (Siswa, Guru, Bangunan), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Gambar Polygon (KKPR), Izin Lingkungan, Nilai Investasi, dll

      Hapus
  49. Bang punya berkas2 pendirian smk/smp?

    BalasHapus
  50. Saya mendafatrkan lNIB lembaga TK namun di bagian akhir permohonan cetak NIB nya tidak bs di klik??itu kenapanya? Salahnya di mana ..pdhal sebelumnya pernah mendaftar punya lembaga sendiri bisa di cetak NIB nya..padahal kasus di atas td langkah2 pengisiannya sama sj..mohon petunjuknya tetima kasih

    BalasHapus
    Balasan
    1. ada dokumen yang belum lengkap, ulangi di awal, biasanya di verifikasi resiko usaha dan persetujuan lingkungan

      Hapus
  51. Bang, mw taxa, ketika klik validasi Risiko, muncul Skala Usaha Anda Adalah Mikro. Gmn solusix bang?

    BalasHapus
  52. Tk / PAUD swasta kami sdh jalan +/- 5 th. Karena letaknya di dusun muridnya fluktuatif. Th kemarin sekitar 35 anak, sekarang sisa 15 anak (adanya isu belum memiliki izin)

    Apakah saya bisa mendapatkan izin pendirian sek dg jumlah murid sedikit?

    BalasHapus

silahkan memberikan komentar yang tidak menghasut, memfitnah, dan menyinggung sara dan komentar menjadi tanggung jawab pemberi komentar. jika komentar lebih panjang dan memerlukan jawaban bisa ke email: bangimam.kinali@gmail.com, WA 0813-14-325-400, twitter: @BangImam, fb: Bang Imam Kinali Bekasi, ig: bangimam_berbagi