PEMERINTAH TUNDA PENGADAAN CPNS 2016

Jakarta (BIB) - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan penundaan  pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri (CPNS) dari pelamar umum di 32 kementerian/lembaga (K/L)  hingga tahun 2017 mendatang.

Pengumuman penundaan itu tertuang dalam Surat Menteri PANRB Asman Abnur Nomor: B/3656/M.PAN-RB/11/2016 tentang Informasi Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari Pelamar Umum Tahun 2016, yang ditandatangani pada 8 November 2016.

Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Semula, Penerimaan CPNS instansi pusat, mulai dari  pengumuman sampai pendaftaran, direncanakan digelar tanggal 1 – 19 Oktober 2016.

“Penundaan itu merujuk arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 24 Oktober 2016, dan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri terkait, tanggal 7 November yang dipimpin Menteri PANRB,” jelas Asman Abnur melalui surat tersebut.

Ke-32 instansi dimaksud, menurut Menteri PANRB, sebelumnya telah memperoleh persetujuan prinsip penambahan kebutunan PNS. Namun dengan adanya surat Menteri PANRB yang ditujukan kepada 32 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat, maka pengadaan CPNS dari jalur pelamar umum ditunda.

“Kami harapkan masing-masing instansi tetap melanjutkan melakukan penataan organisasi, sekaligus penataan pegawai agar tetap mampu mendukung optimalisasi capaian kinerja,” ungkap Asman Abnur  dalam surat yang tembusannya disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan dan Kepala BPKP.

Ke-32 Kementerian/Lembaga yang ditunda penerimaan CPNS-nya adalah:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kementerian Agama
4. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
5. Kementerian Pertahanan
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Perindustrian
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona
12. Kementerian Pariwisata
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan
15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16. Kementerian Hukum dan HAM
17. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18. Kepolisian RI
19. Mahkamah Agung
20. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi
21. LAPAN
22. LAN
23. BMKG
24. BPPT
25. Badan Intelijen Negara
26. Badan Pemeriksa Keuangan
27. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
28. Badan Narkotika Nasional
29. Badan POM
30. BPKP
31. BATAN
32. BAPETEN

Sumber : HUMAS Men PAN-RB