Menimbang Kemampuan Provinsi Jawa Barat Mengelola SMA/SMK Pasca Pembagian Wewenang Bidang Pendidikan

9.344 Guru Honorer Semakin Galau

Bandung (BIB) - Mulai Tahun 2017, resmi sudah Provinsi ketitipan pengelolaan sekolah jenjang SMA dan SMK. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam lampiran penjelasan UU 23/2014 tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan manajemen pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kewenangan ini mencakup sumber daya manusia (PTK), satuan pendidikan (sekolah), sarana dan prasarana (ruang kelas) pendidikan menengah dan khusus. Hingga akhir tahun 2016 ini seluruh satuan pendidikan SMA/SMK sudah beralih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Mampukah Jawa Barat mengelola SMA/SMK dan SLB ???

9.344 GURU HONORER GALAU

Yang bikin galau adalah Guru Honorer dan Tenaga Honorer di SMA/SMK. Sebab, tidak disebutkan secara jelas, apakah guru honorer termasuk yang dititipkan pengelolaannya kepada provinsi. Karena guru honorer di SMA/SMK ada yang direkrut oleh kepala sekolah dan berstatus guru tidak tetap (GTT).

Ada juga yang merupakan rekrutmen pemerintah kabupaten/kota yakni guru honorer daerah (HONDA). Di beberapa kabupaten/kota Guru Honda ini merupakan tenaga kerja kontrak (TKK). Selain Honda dan GTT ada juga guru yang dibiayai oleh pemerintah pusat, yaitu Guru Bantu (GB). GB ada yang mengabdi di sekolah negeri dan ada juga yang mengabdi di sekolah swasta.

Untuk Provinsi Jawa Barat misalnya, jumlah guru honorer sesuai dengan data terakhir pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016 jenjang SMA/SMK mencapai 9.344 orang. Mereka terdiri dari 4 GB Negeri, 8.063 HONDA, 1.270 GTT, dan 7 GB Swasta.

Tentu mereka semakin galau, sebab terutama Guru Honorer yang merupakan honorer daerah yang notabene diangkat dan di SK-kan oleh Kepala Sekolah. Apakah mereka otomatis menjadi guru honorer daerah provinsi ?, tentu tidak mudah untuk menjawabnya.

Sebab, selain persoalan manajemen sumber daya manusia, juga menyangkut metode penggajian atau honor yang diterimanya. Karena tidak semua kabupaten/kota dalam memberikan honor sesuai dengan UMR atau UMK daerahnya masing-masing.

Kalau menjadi guru honorer daerah provinsi, apakah pemerintah provinsi sanggup membayar upah guru honorer sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) ???

Tidak ada yang bisa menjawab nasib Guru Honorer dan Upah Guru Honorer setelah dilimpahkan ke provinsi....

Berikut jumlah Guru Honorer di Jawa Barat Tahun 2016 :

KONDISI GURU HONORER SMA DAN SMK

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

NO	KONDISI	SMA	SMK	NASIONAL (SMA/SMK)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	GB Negeri	1	3	358
2	HONDA Negeri	3.937	4.126	77.745
3	GTT Negeri	653	617	21.845
4	GB Swasta	2	5	1.057
Jumlah Guru Honorer		4.593	4.751	101.005

Sumber : Statistik Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016,

diolah oleh Sapulidi Riset Center (SRC) 2016

22.037 RUANG KELAS RUSAK

Persoalan lainnya adalah sekolah SMA/SMK titipan kabupaten/kota itu saat ini ratusan ruang kelasnya dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, rusak sedang, rusak berat maupun rusak total. Ada 22.037 ruang kelas rusak di Jawa Barat jenjang SMA/SMK.

Ruang Kelas rusak di Provinsi Jawa Barat, misalnya tercatat sebanyak 8.958 ruang kelas SMA. Dengan rincian; 7.651 rusak ringan, 576 rusak sedang, 361 rusak berat, dan 370 rusak total. Sementara ruang kelas yang rusak pada jenjang SMK di Provinsi Jawa Barat mencapai 13.079 ruang kelas, terdiri dari 11.151 rusak ringan, 696 rusak sedang, 648 rusak berat, dan 584 rusak total.

Jumlah keseluruhan ruang kelas jenjang SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat saat ini sebanyak 41.346 ruang kelas. Yang dinyatakan kondisi baik sebanyak 19.309 ruang, terdiri dari 8.385 ruang kelas SMA dan 10.924 ruang kelas SMK.

Berikut ini kondisi ruang kelas rusak di Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016 :

KONDISI RUANG KELAS SMA DAN SMK

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

NO	KONDISI	SMA	SMK	NASIONAL (SMA/SMK)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Baik	8.385	10.924	128.198
2	Rusak Ringan	7.651	11.151	127.528
3	Rusak Sedang	576	696	7.840
4	Rusak Berat	361	648	6.104
5	Rusak Total	370	584	5.697
Jumlah Rusak		8.958	13.079	147.169
Jumlah Ruang Kelas (Baik+Rusak)		17.343	24.003	275.367

Sumber : Statistik Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016,

diolah oleh Sapulidi Riset Center (SRC) 2016

3.979 SATUAN PENDIDIKAN 

Jumlah jenjang SMA di Provinsi Jawa Barat saat ini adalah 1.450, terdiri dari SMA Swasta 974 lembaga dan SMA Negeri 476 lembaga. Sedangkan jumlah SMK di Provinsi Jawa Barat adalah 2.515 lembaga yang terdiri dari SMK Negeri 273 lembaga dabn SMK Swasta sebanyak 2.246 lembaga. Total jumlah SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat adalah 3.979 lembaga.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2015/2016 terdapat 18.261 ruang kelas di SMA dan 25.662 ruang kelas di SMK. 

Sementara jumlah rombongan belajar di T.P. 2015/2016 pada jenjang SMA Provinsi Jawa Barat sebanyak 18.057 rombel dan di SMK mencapai 29.316 rombel. Sehingga total rombel  SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat adalah 47.373 rombel.

Untuk jumlah guru termasuk kepala sekolah di SMA se Provinsi Jawa Barat adalah 32.602 orang, dan jumlah guru termasuk kepsek di SMA se Provinsi Jawa Barat mencapai 43.878 orang. Dengan demikian jumlah guru pada jenjang SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 76.480 orang.

Berikut ini lembaga SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 :

KONDISI PENDIDIKAN SMA DAN SMK

DI PROVINSI JAWA BARAT 2016

NO	JENJANG	SEKOLAH	RUANG KELAS
(01)	(02)	(03)	(05)
1	SMA	1.450	18.261
	Negeri	476	11.020
	Swasta	974	7.241
2	SMK	2.529	25.662
	Negeri	273	6.160
	Swasta	2.246	19.501

Sumber : Dapodik Dirjen Dikdasmen, Kemdikbud 2016

Bila dilihat seluruh SMA/SMK/MA Negeri di Provinsi Jawa Barat, jumlah totalnya mencapai 826 sekolah negeri. Jumlah SMA Negeri terbanyak berada di Kabupaten Bogor (42), Kabupaten Bekasi (36), Kabupaten Garut (30), Kabupaten Karawang (28), Kota Bandung (27), dan Kabupaten Sukabumi (25).

Sedangkan jumlah SMK Negeri terbanyak berada di Kabupaten Cianjur (28), Kabupaten Indramayu (19), Kabupaten Karawang (18), Kabupaten Purwakarta (17), dan Kota Bandung (16). 

Untuk total keseluruhan SMA/SMK/MAN di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, yang paling banyak adalah di Kabupaten Bogor (57), Kabupaten Bekasi (53), Kabupaten Karawang (50), Kabupaten Garut (49), Kabupaten Cianjur (45), dan Kota Bandung (45).

Direktur Advokasi Bidang Sosial dan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapulidi mengkhawatirkan 3 hal dalam pengalihan pengelolaan sekolah menengah dan sekolah khusus ke tingkat provinsi.

"Ada minimal 3 hal yang sulit dilakukan oleh provinsi Jawa Barat. Diantaranya kesejahteraan guru honorer, pembangunan gedung baru dan monitoring dan evaluasi program karena Dinas Pendidikan hanya ada di Kota Bandung," ujar Bang Imam panggilan akrab pemerhati pendidikan ini.

Kekawatiran ini akan terjadi mengingat saat ini tunjangan guru honorer di tiap kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat berbeda-beda, termasuk kebutuhan hidup layak (KHL) juga berbeda. Apakah Provinsi Jawa Barat mampu memberikan tunjangan dan penghasilan guru honorer sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Bahkan kalau dihitung dengan UMP Jabar juga masih banyak yang protes, seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Sebab, UMK ketiga daerah itu lebih besar ketimbang UMP Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Belum lagi menurutnya persoalan pembangunan gedung sekolah baru. Apakah dapat direalisasikan membangun minimal setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat harus ada 1 sekolah menengah negeri. 

"Bisa-bisa daerah terjauh dari Bandung tidak mendapatkan gedung baru hingga 10 tahun ke depan, seperti wilayah Cirebon dan Bekasi. Biasanya pembangunan prioritas hanya diarahkan ke wilayah priangan dan Bandung Raya," kata Bang Imam lagi.

Belum lagi menurutnya masalah yang paling rumit soal pengawasan dan monitoring. Saat ini pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya ada di Kota Bandung. 

"Bagaimana monitoringnya, siapa yang melakukannya. Bisa jadi dalam 1 tahun belum tentu bisa dikunjungi itu semua sekolah. Sebab 1 tahun itu hanya 365 hari, sementara sekolah negeri saja mencapai 826 lembaga. Sulit mengontrol seluas itu," cetusnya.

Termasuk juga problem pada masalah anggaran yang menurut Bang Imam tidak bisa diatasi dari APBD Jawa Barat.

"20% Anggaran Pendidikan di APBD Jawa Barat belum mengakomodir sekolah menengah di kabupaten/kota. Saat ini saja dana BOSDA Jawa Barat ke SMA/SMK cuma Rp.400-500 ribu per tahun per siswa. Kalau di kota besar, dana itu masih kurang. Minimal Rp. 1 juta sampai 2 juta per siswa per tahun. Mampu ga... Jawa Barat," kata Bang Imam, yang meragukan kemampuan Provinsi Jawa Barat membangun sekolah.

Apalagi yang lebih dekat ini ada hajat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Setiap kabupaten/kota memiliki cara sendiri untuk proses PPDB. Ada yang melakukan proses tes, online dan off line. 

"Dua tahun terakhir, fungsi Jawa Barat di PPDB cuma mengeluarkan Keputusan Gubernur. Selain itu tidak terlihat fungsinya. Keputusan Gubernur itupun tidak terlalu efektif, karena aturannya terlalu disederhanakan, padahal karakter daerah berbeda-beda. Saya ragu pada Jawa Barat," terang Bang Imam yang tinggal di Bekasi ini.

Berikut ini Daftar SMA/SMK/MA Negeri di Provinsi Jawa Barat 2016 :

JUMLAH SMA SMK DAN MA NEGERI DI JAWA BARAT 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SEKOLAH NEGERI			TOTAL
		SMAN	SMKN	MAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
	Jumlah	476	273	77	826
1	Kota Bandung	27	16	2	45
2	Kota Bogor	10	5	2	17
3	Kota Sukabumi	5	4	2	11
4	Kota Cimahi	6	3	1	10
5	Kota Tasikmalaya	10	4	3	17
6	Kota Banjar	3	4	1	8
7	Kota Cirebon	9	2	2	13
8	Kota Depok	15	4	-	19
9	Kota Bekasi	18	12	2	32
10	Kabupaten Pangandaran	4	4	2	10
11	Kabupaten Bandung Barat	16	8	1	25
12	Kabupaten Bekasi	36	13	4	53
13	Kabupaten Karawang	28	18	4	50
14	Kabupaten Purwakarta	17	17	1	35
15	Kabupaten Subang	17	15	2	34
16	Kabupaten Indramayu	20	19	3	42
17	Kabupaten Cirebon	19	7	5	31
18	Kabupaten Majalengka	16	10	3	29
19	Kabupaten Kuningan	19	9	3	31
20	Kabupaten Ciamis	18	7	6	31
21	Kabupaten Tasikmalaya	17	12	7	36
22	Kabupaten Garut	30	14	5	49
23	Kabupaten Sumedang	15	7	2	24
24	Kabupaten Bandung	19	10	2	31
25	Kabupaten Cianjur	15	28	3	45
26	Kabupaten Sukabumi	25	11	4	40
27	Kabupaten Bogor	42	10	5	57

Sumber : diolah dari Dapodik Dirjen Dikdasmen oleh Sapulidi Riset center (SRC) 2016

1. Daftar SMA Negeri di Provinsi Jawa Barat 2016
2. Daftar SMK Negeri di Provinsi Jawa Barat 2016
3. Daftar MA Negeri di Provinsi Jawa Barat 2016

#BangImamBerbagi #SMKNegeri #SMANegeri #MANegeri #ProvinsiJawaBarat #2016