Ini SPM PAUD

Standar Pelayanan Minimal Berbeda di Setiap Daerah

Jakarta (BIB) - Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Dirjen PAUD-Dikmas, Ella Yulaelawati mengakui bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini (SPM PAUD) di setiap kabupaten/kota berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan geografis wilayahnya.

Namun sekalipun ditentukan berbeda, tetap harus menggunakan standar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Ella menambahkan, Dirjen PAUD-Dikmas sejak tahun 2015 lalu telah membuat Draf SPM PAUD yang akan berlaku di seluruh Indonesia. Tetapi hingga saat ini draf tersebut belum final. 

Sebagai gambaran awal, draf SPM PAUD memuat 5 indikator dan terintegrasi dengan 8 Standar Nasional PAUD sesuai dengan Permendikbud 137/2014.

Kelima indikator SPM PAUD itu adalah :

1. tersedia minimum satu lembaga PAUD disetiap desa/kelurahan,
2. tersedia peserta didik minimal 20 anak di setiap satuan PAUD di kabupaten/kota,
3. tersedia ruang kegiatan di dalam dan diluar ruangan di setiap satuan PAUD di kabupaten/kota,
4. tersedia pendidik yang telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan bidang PAUD di setiap kabupaten/kota, dan
5. tersedia satuan PAUD yang memiliki pendidik berkualifikasi D4 atau S1 minimal satu orang di setiap kabupaten/kota.

Selain kelima indikator diatas, SPM PAUD juga wajib menyesuaikan dengan 8 rumusan Standar Nasional PAUD, yaitu (1). Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), (2). Standar Isi (SI), (3). Standar Proses (SP), (4). Standar Penilaian, (5). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6). Standar Sarana dan Prasarana, (7). Standar Pengelolaan, dan (8). Standar Pembiayaan.

Penyusunan SPM PAUD ini masih berbentuk draf, untuk itu perlu juga guru PAUD, daerah, organisasi mitra, pemerhati pendidikan untuk dilibatkan dalam penyusunan SPM PAUD.

Ada masukan bunda PAUD soal penyusunan Draf SPM PAUD ???

#BangImamBerbagi #SPMPAUD