81.280 Guru Honorer SD Terganjal Jadi PNS !!!
Kota Bekasi (BIB) - Hingga saat ini masih ada sekitar 630.823 orang guru honorer dan 459.927 orang diantaranya bekerja di sekolah dasar negeri seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut terdiri dari 377.174 orang teridentifikasi sebagai guru honorer daerah (HONDA); 81.280 guru tidak tetap (GTT); dan 1.473 orang sebagai guru bantu (GB) pusat.
Guru honorer daerah atau HONDA biasanya adalah guru honorer yang sudah mendapatkan SK dari Kepala Daerah dan sudah menerima tunjangan dengan nilai tertentu.
"Biasanya guru Honda ini sudah menjadi TKK (tenaga kerja kontrak). Penghasilan dan gajinya sudah dianggarkan di APBD," terang Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, Direktur Advokasi Bidang Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sapulidi.
Dia mencontohkan di Kota Bekasi guru Honda atau TKK diberikan tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulan dari APBD. Ada lebih dari 4.000-an guru honorer yang sudah mendapatkan tunjangan tersebut.
Sedangkan guru tidak tetap atau GTT adalah guru honorer murni, yang umumnya masih digaji oleh komite sekolah atau lewat dana BOS. GTT ini mendapatkan penghasilan antara Rp. 150.000,00 hingga Rp. 600.000,00 per bulan.
"Besar kecilnya penghasilan yang diterima tergantung kebaikan dari kepala sekolah. Sekolah juga akan mempertimbangkan penghasilan berdasarkan banyaknya murid dan banyaknya tugas yang diemban sang guru. Namun yang pasti penghasilan akhirnya masih dibawah gaji pembantu rumah tangga," kata Bang Imam panggilan akrab pemerhati pendidikan ini.
Sementara itu guru bantu (GB) merupakan guru yang dibiayai oleh APBN atau digaji berdasarkan SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai tahun 2016, Pemerintah Pusat akan menghentikan penggajian guru bantu dan dikembalikan kepada daerah. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penghentian Perjanjian Kerja Sama Guru Bantu.
Penyumbang guru honorer terbesar adalah Provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 70.127 orang. Kemudian Provinsi Jawa Timur 67.392 orang, Jawa Tengah 57.541 orang, Sumatera Utara 26.421 orang, Sulawesi Selatan 23.770 orang.
Selanjutnya ada Banten 18.364 orang, Sumatera Selatan 16.605 orang, Lampung 16.348 orang, Riau 15.937 orang, Aceh 14.686 orang, NTB 13.847 orang, Sumatera Barat 11.586 orang.
Untuk DKI Jakarta jumlah guru honorer SD sebanyak 10.790 orang, NTT 10.602 orang dan Kalimantan Selatan mencapai 10.202 orang.
"Kemungkinan pengangkatan PNS dengan acuan tahun depan yang bisa lolos tidak lebih dari 30%. Karena sisanya kalah dengan verval dan yang GTT rata-rata mulai bekerja diatas tahun 2005. Artinya mereka tidak termasuk Tenaga Honorer Kategori Dua (K2)," ungkap Bang Imam lagi.
Itu artinya 81.280 orang diantaranya tidak termasuk yang akan diangkat secara bertahap sesuai ketentuan pemerintah.
(Bang Imam)
 |
| Nasib Guru Honorer masih belum pasti diangkat PNS !!! |
Dari jumlah tersebut terdiri dari 377.174 orang teridentifikasi sebagai guru honorer daerah (HONDA); 81.280 guru tidak tetap (GTT); dan 1.473 orang sebagai guru bantu (GB) pusat.
Guru honorer daerah atau HONDA biasanya adalah guru honorer yang sudah mendapatkan SK dari Kepala Daerah dan sudah menerima tunjangan dengan nilai tertentu.
"Biasanya guru Honda ini sudah menjadi TKK (tenaga kerja kontrak). Penghasilan dan gajinya sudah dianggarkan di APBD," terang Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, Direktur Advokasi Bidang Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sapulidi.
Dia mencontohkan di Kota Bekasi guru Honda atau TKK diberikan tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,00 per bulan dari APBD. Ada lebih dari 4.000-an guru honorer yang sudah mendapatkan tunjangan tersebut.
Sedangkan guru tidak tetap atau GTT adalah guru honorer murni, yang umumnya masih digaji oleh komite sekolah atau lewat dana BOS. GTT ini mendapatkan penghasilan antara Rp. 150.000,00 hingga Rp. 600.000,00 per bulan.
"Besar kecilnya penghasilan yang diterima tergantung kebaikan dari kepala sekolah. Sekolah juga akan mempertimbangkan penghasilan berdasarkan banyaknya murid dan banyaknya tugas yang diemban sang guru. Namun yang pasti penghasilan akhirnya masih dibawah gaji pembantu rumah tangga," kata Bang Imam panggilan akrab pemerhati pendidikan ini.
Sementara itu guru bantu (GB) merupakan guru yang dibiayai oleh APBN atau digaji berdasarkan SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai tahun 2016, Pemerintah Pusat akan menghentikan penggajian guru bantu dan dikembalikan kepada daerah. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penghentian Perjanjian Kerja Sama Guru Bantu.
Penyumbang guru honorer terbesar adalah Provinsi Jawa Barat yakni sebanyak 70.127 orang. Kemudian Provinsi Jawa Timur 67.392 orang, Jawa Tengah 57.541 orang, Sumatera Utara 26.421 orang, Sulawesi Selatan 23.770 orang.
Selanjutnya ada Banten 18.364 orang, Sumatera Selatan 16.605 orang, Lampung 16.348 orang, Riau 15.937 orang, Aceh 14.686 orang, NTB 13.847 orang, Sumatera Barat 11.586 orang.
Untuk DKI Jakarta jumlah guru honorer SD sebanyak 10.790 orang, NTT 10.602 orang dan Kalimantan Selatan mencapai 10.202 orang.
"Kemungkinan pengangkatan PNS dengan acuan tahun depan yang bisa lolos tidak lebih dari 30%. Karena sisanya kalah dengan verval dan yang GTT rata-rata mulai bekerja diatas tahun 2005. Artinya mereka tidak termasuk Tenaga Honorer Kategori Dua (K2)," ungkap Bang Imam lagi.
Itu artinya 81.280 orang diantaranya tidak termasuk yang akan diangkat secara bertahap sesuai ketentuan pemerintah.
(Bang Imam)
Kami guru GTT termarginalkan
BalasHapus