Acuan Soal Penyediaan Air Minum Pakai Perpres 38 Tahun 2015

Kota Bekasi (BIB) - Undang-Undang Sumber Daya Air telah dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk tetap dapat berjalan terutama masalah pengembangan investasi penyediaan air minum di Indonesia, dapat mengacu kepada Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).

Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan antara lain :

1. infrastruktur transportasi
2. infrastruktur jalan
3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi
4. infrastruktur air minum
5. infrastruktur sistem pengolahan air limbah terpusat
6. infrastruktur pengolahan air limbah setempat
7. infrastruktur sistem pengolahan persampahan
8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika
9. infrastruktur ketenagalistrikan
10. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan
11. infrastruktur konservasi energi
12. infrastruktur fasilitas perkotaan
13. infrastruktur fasilitas pendidikan
14. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian
15. infrastruktur kawasan
16. infrastruktur pariwisata
17. infrastruktur kesehatan
18. infrastruktur lembaga pemasyarakatan
19. infrastruktur perumahan rakyat.

Semua kegiatan KPBU harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan dapat mengikutsertakan kegiatan penyediaan sarana komersial.

Ketentuan kerjasama secara teknis ditetapkan oleh Bappenas. Sementara itu Menteri, Lembaga atau Pemerintah Daerah dapat menjadi penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) KPBU.

Landasan hukum lainnya adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(bang imam)