INFO CPNS 2015 : 72 Daerah Selesai Anjab dan ABK 100 Persen

Tahun 2015 Moratorium CPNS

Jakarta (BIB) - Pemerintah memutuskan untuk menunda seleksi penerimaan CPNS tahun 2015.  Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi
Surat Nomor B/2163/M.PAN/06/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2015.

Kebijakan ini dilakukan mengingat masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya  dalam analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) dengan benar, serta perencanaan kebutuhan pegawai dalam 5 tahun.

Untuk instansi pemerintah pusat, dari 76 kementerian/lembaga, baru 18 yang menylesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan pemerintah daerah, dari 572 hanya 72 yang sudah menyelesaikan Anjab dan ABK 100 persen.

“Penundaan ini dilakukan seluruh instansi pemerintah mematuhi ketentuan aturan perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang di dalam Undang-Undang ASN  Nomor 5 Tahun 2014,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Herman Suryatman, Kamis (02/07).

Selain itu, saat ini pemerintah tengah merampungkan sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU tentang ASN,  dan karena alasan efisiensi anggaran.

Dijelaskan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS membutuhkan dana yang tidak sedikit,  untuk anggaran penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke sistem CAT, dan biaya pelaksanaan seleksi.

Namun, kebijakan ini memiliki pengecualian untuk Kementerian/Lembaga yang memiliki sekolah kedinasan, bagi pendaftaran mahasiswa lembaga kedinasan yang telah mendapat izin langsung dari Menteri PANRB. Selain itu, pendaftar juga harus mengikuti dan lulus Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Selanjutnya selama masa penundaan, Menteri PANRB mengimbau kepada K/L dan Pemerintah Daerah untuk fokus segera menyelesaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan untuk melakukan perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai yang terdiri dari enam prioritas pengisian data.

Keenam prioritas dimaksud meliputi kebutuhan pegawai dalam lima tahun mendatang, jumlah kebutuhan seluruh tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), jabatan tinggi pendukung, jabatan fungsional tingkat ahli,  jabatan fungsional tingkat terampil, serta nomenklatur nama jabatan pelaksana.

 “Keseruruhan data tersebut wajib dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi dengan batas waktu hingga akhir bulan November 2015 mendatang,” imbuh Herman.

Setelah semua data terkait masuk ke dalam aplikasi e-formasi, Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi capaian masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian PANRB di www.menpan.go.id.

I. Daftar Kementerian/Lembaga Yang Sudah ANJAB & ABK nya 100% :

1. Kemenko Perekonomian 
2. Kementerian BUMN  
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
4. Kementerian Pertanian 
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Sekretariat Negara 
7. Sekretariat Jenderap BPK
8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional 
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
12. Perpustakaan Nasional
13. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
14. Lembaga Ketahanan Nasional 
15. Badan Narkotika Nasional
16. Badan Keamanan Laut
17. Komisi Ombudsman 
18. BNPT

II. Daftar pemda yang Anjab dan ABK sudah mencapai 100 % :

I. Provinsi Sumatera Utara

1. Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Provinsi Riau 

1. Kabupaten Indragiri Hilir
2. Kabupaten Rokan Hilir
3. Kota Pekanbaru

3. Provinsi Sumatera Barat

1. Provinsi Sumatera Barat
2. Kabupaten Agam
3. Kota Padang
4. Kota Payakumbuh
5. Kota Pariaman

4. Provinsi Jambi

1. Kabupaten Merangin
2. Kabupaten Tebo
3. Kota Sungaipenuh

5. Provinsi Sumatera Selatan

1. Provinsi Sumatera Selatan
2. Kota Prabumulih
3. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kabupaten Bangka Barat
2. Kabupaten Belitung Timur

7. Provinsi Bengkulu

1. Kabupaten Seluma
2. Kabupaten Kepahiang
3. Kabupaten Lebong

8. Provinsi Jawa Barat

1. Kabupaten Ciamis
2. Kabupaten Majalengka
3. Kota Bandung
4. Kota Cirebon
5. Kota Bekasi
6. Kota Cimahi

9. Provinsi Banten

1. Kabupaten Lebak
2. Kabupaten Tangerang
3. Kota Serang

10. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Provinsi DI Yogyakarta
2. Kabupaten Sleman

11. Provinsi Jawa Tengah

1. Kabupaten Demak
2. Kabupaten Jepara

11. Provinsi Jawa Timur

1. Kabupaten Gresik
2. Kabupaten Sidoarjo
3. Kabupaten Banyuwangi

12. Provinsi Kalimantan Barat

1. Provinsi Kalimantan Barat
2. Kabupaten Sambas
3. Kabupaten Mempawah

13. Provinsi Kalimantan Selatan

1. Kabupaten Tanah Laut
2. Kabupaten Balangan
3. Kota Banjarmasin
4. Kota Banjar Baru

14. Provinsi Kalimantan Timur

1. Kabupaten Mahakam Ulu
2. Kota Samarinda
3. Kota Bontang

15. Provinsi Sulawesi Utara

1. Kabupaten Minahasa Selatan
2. Kabupaten Kepulauan Siau Togulandang Biaro
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5. Kota Kotamobagu

16. Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kabupaten Tojo Una Una
2. Kabupaten Morowali Utara
3. Kota Palu

17. Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kabupaten Wajo
2. Kabupaten Sinjai

18. Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Kabupaten Konawe Utara
2. Kabupaten Buton Selatan
3. Kabupaten Buton Tengah
4. Kabupaten Muna Barat

19. Provinsi Bali

1. Kabupaten Jembrana
2. Kabupaten Badung

20. Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Kabupaten Sumbawa Barat

21. Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Kabupaten Manggarai Timur
2. Kabupaten Sumba Tengah

22. Provinsi Maluku Utara

1. Provinsi Maluku Utara
2. Kabupaten Pulau Talibau
3. Kota Ternate
4. Kota Tidore Kepulauan

23. Provinsi Papua

1. Kabupaten Intan Jaya

24. Provinsi Kalimantan Utara

1. Kabupaten Bulungan

(KemenPANRB)