Pemkot Bekasi "Restui Honorer Siluman"

Pemerintah Kota Bekasi disinyalir tetap ngotot akan mengirimkan Daftar Guru Honorer yang disinyalir merupakan honorer siluman

Tenaga Honorer memotret data 831 yang meragukan.

Bekasi Timur (BIB) - Jika FKGS Kota Bekasi tidak selalu mengingatkan dan memprotes langsung kepada Tim Pertimbangan Penyelesaian Tenaga Honorer dan TKK Kota Bekasi, sedikitnya 831 tenaga honorer siluman akan bersaing pada verval Kategori II di BKN.

"Pemkot Bekasi ngotot akan tetap mengirimkan data honorer Disdik (Dinas Pendidikan Kota Bekasi,red) yang 2.423 orang. Padahal data itu banyak fiktif dan titipan oknum. Kami mempertanyakan mengapa data tahun 2010 yang hanya 1.945 saat ini membengkak menjadi 2.423 orang," kata Fitri Marhayati, S.Pd Sekretaris Umum FKGS Kota Bekasi saat audiensi dengan Ketua Tim Pertimbangan Penyelesaian Tenaga Honorer dan TKK Kota Bekasi, Rayendra Sukarmaji, Selasa lalu.

Menurutnya jika mengacu pada SE 03/2012 proses pendataan Tenaga Honorer dilakukan dengan menguatkan data tahun 2010 yang sesuai dengan SE 05/2010. 

"Justru sekarang malah bertambah, padahal idelanya sudah berkurang atau minimal tetap." protes Fitri lagi.

Karena sepegetahuannya pendataan 2012 ini merupakan bagian dari proses seleksi ketat tenaga honorer berdasarkan softwer dari BKN. 

"Layaknya seperti verifikasi dan validasi honorer. Sehingga dapat terdeteksi mana yang siluman dan mana yang benar. Kalau yang dilakukan saat ini justru tenaga honorer bertambah, kami kawatir akan tergeser oleh yang baru karena mereka diindikasikan titipan oknum pejabat tertentu," terang Fitri yang mengajar di SDN Durenjaya III ini.

Menjawab keluhan Guru Honorer, Rayendra Sukarmaji yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bekasi ini berharap kepada anggota tim baik dari unsur BKD, Dinas Pendidikan dan Inspektorat untuk tegas dan jangan takut akan interfensi siapapun.

"Coret saja yang tidak memenuhi persyaratan. Hilangkan saja kita siap dengan segala resiko, kita siap saja. Saya setuju sikat-sikat sajalah," kata Roy.

Sementara itu, Rudi Sabarudin Kepala Bidang Pembinaan Pegawai BKD Kota Bekasi dan didampingi Nellyana Koesman Sekretaris BKD Kota Bekasi mengatakan ada sekitar 831 tenaga honorer yang berasal dari disdik yang datanya meragukan.

"Mereka tidak ada di data 1.945 tapi dientry pada 2012. Ini data ujug-ujug. Saya akan bereskan hanya dalam waktu 1 hari, jika bapak Sekda berkenan," tantang Rudi.

Namun, tadi malam, Selasa, 29 Mei 2012, ketegasan ini berubah setelah berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Mereka sepakat tetap akan mengirimkan data honorer siluman ke BKN. 

Asumsinya biar BKN dan Men PAN-RB sendiri yang memproses dan validasi termasuk mencoret data guru yang mencurigakan.

Hal ini sangat disayangkan oleh Tim Advokasi Guru Honorer Kota Bekasi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST. ia mengakui bahwa BKD dan Disdik kurang tegas menyikapi hal ini.

"Jika tidak dipantau dan diawasi, Pemkot tetap akan mengirimkan data honorer siluman. Artinya komitmen Pemkot sangat rendah untuk reformasi birokrasi. Kami dari Tim Advokasi tetap berpatokan pada data 1.945, sekalipun data tersebut juga disinyalir masih meloloskan tenaga honorer siluman," ungkap Bang Imam panggilan akrab Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi ini.

Honorer siluman memang sudah banyak di Kota Bekasi. Hal ini bermula dari diterbitkannya SK "TKK Politik" oleh mantan walikota Bekasi, Mochtar Mohamad pada tahun 2008.

Bahkan disinyalir banyak orang-orang yang tidak memiliki kompetensi "dititpkan" di beberapa sekolah negeri serta dibuatkan "SK Pengangkatan Mundur Hingga 2004".

"Padahal mereka baru masuk tahun 2008. Harusnya Rahmat Effendi bisa lebih tegas. Sebab, beliau pasti tahu soal itu, karena saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Walikota. Saya tunggu komitmennya untuk membereskan reformasi birokrasi. Jika tidak kompeten dengan keahlian, sebaiknya Tenaga Honorer dan TKK segera dievaluasi. Jangan menjadi beban APBD Pemkot. Masih banyak yang harus lebih prioritas ketimbang mengangkat yang tidak kompeten. Karena birokrasi semakin tidak efektif melayani masyarakat," saran Bang Imam.

Bang Imam menambahkan, memang masih banyak tenaga honorer yang terlewatkan saat pendataan tahun 2010. Namun justru semua SKPD saling menyalahkan antara BKD, Dinas Pendidikan dan UPTD. Hal ini sangat merugikan dan menghilangkan kesempatan tenaga honorer menjadi CPNS.

"Selain SK banyak dimanipulasi, ada juga guru yang benar-benar mengajar dibawah tahun 2005 tetapi mereka tidak masuk daftar nominatif saat pendataan 2010. Ini bukti ketidakmampuan dan komitmen Pemkot Bekasi masih dipertanyakan untuk menyelesaikan masalah guru honorer. Saya berharap dengan pendataan 2012 yang memakai software BKN semua yang siluman ter-delete dan yang benar-benar mengajar dibawah 2005 bisa terakomodir semua. Kenyataannya oknum tetap merusak system. Sehingga pemkot akan kita awasi dan pantau. Kalau tidak, guru honorer hanya menjadi sapi perahan mereka," kata Bang Imam.

"Jika ingin benar-benar sesuai, harusnya semua tim mengacu pada aturan dan semua proses terbuka dan tidak perlu ditutup-tutupi," saran Bang Imam lagi.

Rencananya data tenaga honorer dari Dinas Pendidikan yang akan diajukan ke BKN tetap mengacu pada data 1.945 orang. Data itu lebih minimal manipulasi ketimbang data 2012. Hari ini daftar nominatif tersebut akan dikirimkan ke BKN oleh BKD Kota Bekasi. (add)