Senin, 16 Januari 2017

Untuk Kelola SMA/SMK, Jabar Bentuk 7 Balai


Bandung (BIB) - Dalam rangka menyambut pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi, maka Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah dengan membentuk 7 balai.

Balai yang dimaksud adalah, Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah (BPPPW). BPPPW bertugs dan berfungsi sebagai menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan. 

Yang meliputi; pelayanan pendidikan dan pengawasan pendidikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai pelayanan dan pengawasan pendidikan wilayah.

7 BPPPW Jawa Barat berada di :
  1. BPPPW I BOGOR ~ meliputi wilayah kerja Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
  2. BPPPW II KARAWANG ~ meliputi wilayah kerja Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
  3. BPPPW III SUKABUMI ~ meliputi wilayah kerja Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur
  4. BPPPW IV BANDUNG ~ meliputi wilayah kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang;
  5. BPPPW V MAJALENGKA ~ meliputi wilayah kerja Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;
  6. BPPPW VI TASIKMALAYA ~ meliputi wilayah kerja Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut;
  7. BPPPW VI BANJAR ~ meliputi wilayah kerja Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.
4 Fungsi BPPPW adalah :
  • penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan dan pengawasan pendidikan;
  • penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan pendidikan meliputi pelayanan pendidikan dan pengawasan pendidikan
  • penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan balai
  • penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Selain itu BPPPW juga akan melaksanakan 4 hal lainnya, diantaranya ;
  1. pelayanan administrasi untuk menunjang penyelesaian administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang berada di UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK dan SLB);
  2. pengawasan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, SLB);
  3. fasilitasi penyusunan RKA/DPA terhadap UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, SLB); dan
  4. fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, SLB).
Untuk penanggung jawab dan manajerial pada Satuan Pendidikan, maka diangkat Kepala Sekolah yang merupakan Jabatan Fungsional (termasuk Wakil Kepala Sekolah).

Sedangkan Bagian Tata Usaha SMA/SMK merupakan jabatan eselon IV.B.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, jumlah satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni sebanyak 735 SMA/SMK Negeri, terdiri dari 467 SMA Negeri dan 268 SMK Negeri.

Sementara itu pelimpahan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dari kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai 27.277 orang. Terdiri atas 22.292 guru, 473 pengawas, dan 2.512 tenaga administrasi sekolah.

Jumlah itu sudah termasuk guru PNS dan Non PNS.

Anggaran Pendidikan Provinsi Jawa Barat sendiri pada APBD 2017 mencapai Rp. 1,38 triliun. Yang dipergunakan untuk alih kelola SMA/SMK, biaya untuk tenaga tata usaha, guru honorer, beasiswa dan lainnya.

Sedangkan belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi dua bagian, pertama belanja langsung yang meliputi anggaran untuk program dan kegiatan. Kedua, belanja tidak langsung meliputi bantuan gubernur berbentuk bantuan keuangan, hibah dan menampung gaji pegawai dari pusat.

#BangImamBerbagi #SMA #SMK #SLB #ProvinsiJawaBarat #APBD #2017

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan memberikan komentar yang tidak menghasut, memfitnah, dan menyinggung sara.

komentar menjadi tanggung jawab pemberi komentar.

jika komentar lebih panjang dan memerlukan jawaban bisa ke bangimam.kinali@gmail.com dan SMS/WA 085739986767

twitter: @BangImam

facebook: Bang Imam Kinali Bekasi