Siswa Lesehan, Posisi Kadisdik Dievaluasi

Puluhan siswa kelas V SDN Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi terpaksa belajar sambil lesehan karena tak di sekolahnya tak dilengkapi kursi dan bangku, Senin (15/2/2016) pagi. Peristiwa ini sudah mereka alami sejak dua tahun terakhir. Foto: Warta Kota/Fitriyandi Al Fajr

Kota Bekasi (BIB) - Karena siswa harus belajar dengan susah payah akibat tidak ada meja dan kursi, kedudukan Kadisdik Kota Bekasi dievaluasi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyatakan, pihaknya tengah mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Rudi Sabarudin. Hal ini menyusul, adanya 101 siswa dari SDN Margajaya I dan II, Bekasi Selatan yang masih belajar lesehan di lantai karena tak ada kursi dan meja di ruang kelas. 

Disdik Kota Bekasi berdalih, tak terlaksananya pengadaan meubeler di sekolah tersebut karena keuangan daerah tak mencukupi. Akibatnya, terjadi penurunan pengadaan meubeler dari 160 meubeler menjadi 100 meubeler. Rahmat mengatakan, pemegang kebijakan di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dianggap tak mampu melaksanakan tugasnya bisa dirotasi. Dia pun berjanji, bakal merotasi pejabat yang dianggap tak berkompeten dalam melaksanakan bidangnya.

 "Kemarin sudah kami rotasi jajaran bidang (Kepala Bidang), sekarang kami akan evaluasi pemegang kebijakannya," kata Rahmat di Plaza Pemkot Bekasi, Selasa (16/2). 

Menurut dia, insiden tidak terserapnya alokasi anggaran meubeler menandakan tidak cakapnya kinerja Dinas pendidikan. Sebab, perencanaan anggaran itu sudah tersusun rapih dan dianggarkan. "Kalau dibilang tidak diserap, berarti tak cakap," ujarnya. 

Ketua LSM Sapulidi yang konsen terhadap dunia pendidikan, Imam Kobul mengatakan, sudah seharusnya Wali Kota Bekasi mencopot Kadisdik Kota Bekasi. Dia menilai, pihak yang bersangkutan sudah tidak cakap memimpin pendidikan di Kota Bekasi. Buktinya, masih ada dua sekolah SD yang belajar tanpa meja dan kursi. 

Sebenarnya, kata Imam, dua SDN yakni SDN Margajaya I dan II Bekasi Selatan merupakan bagian salah satu sekolah yang terlihat. Padahal, masih ada delapan sekolah dengan jumlah ruang kelas 19 unit yang sebelumnya tidak memiliki meubeler.

"Tapi kepala sekolah berani membelikan sendiri pakai dana sekolah. Karena mereka tidak mau siswanya terlantar," katanya.
Imam menjelaskan, tahun 2015 lalu sebenarnya Pemerintah Kota Bekasi sudah menganggarkan sekitar Rp 18 miliar untuk pembelian meubler SD. Tapi sayangnya, anggaran itu tidak diserap, sehingga, pembelian meubeler gagal dilakukan.
"Anehnya baru tahun ini dianggarkan lagi," ujar Imam.
Bukan hanya alokasi anggaranpembelian meubler yang tidak diserap Dinas Pendidikan. Menurut Imam, ada alokasi anggaran bantuan provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sebesar Rp 49 miliar juga ikut tidak diserap. Padahal, bantuan itu bisa dipergunakan renovasi sekolah, pembangunan ruang kelas.

"Kepala Disdik yang sekarang latarbelakang (background) pendidikannya itu pemerintahan, bukan pendidikan. Jadi tidak cocok kalau diposisikan di dunia pendidikan," katanya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi mengatakan, masalah tidak terserapnya anggaran meubelair di tahun 2015, dirinya tak bisa mengomentari terlalu jauh. Sebab, dia sendiri masih baru dua bulan lalu menjabat.
"Tapi kemungkinan ada masalah teknis, makanya tidak diserap," katanya.
Ali menyatakan, sudah mengintruksikan kepada seluruh Unit Pelayanan tekhnis Daerah (UPTD) di SD untuk melakukan pendataan, mana saja sekolah yang belum menerima meubeler.
 "Karena tahun ini kami sudah anggaran sekitar Rp 10 miliar lebih untuk pembelian meubeler," kata Ali.

Sumber : WARTA KOTA